PETA NARASI – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap kemajuan olahraga nasional. Dalam pertemuan antara Prabowo Subianto dan Erick Thohir selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Istana Merdeka pada Selasa (25/11/2025), disepakati sebuah rencana besar: menyusun skema baru untuk bonus atlet nasional.
Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan bahwa kesejahteraan atlet harus menjadi prioritas utama. Erick menyampaikan setidaknya tiga arahan strategis dari Presiden.
Apa saja poin utama dalam skema baru ini?
Fokus pada kesejahteraan dan masa depan atlet
- Beasiswa untuk atlet pemerintah mempertimbangkan pemberian beasiswa melalui jalur seperti LPDP atau layanan serupa bagi atlet berprestasi. Skema ini diharapkan membantu atlet menjalani pendidikan sambil tetap berlatih.
- Jalur karier di sektor publik selain beasiswa, ada rencana membuka jalur bagi atlet berprestasi untuk berkarier di sektor pelayanan publik. Ini menunjukkan bahwa penghargaan terhadap atlet tidak hanya lewat bonus jangka pendek, tetapi juga masa depan jangka panjang.
- Reformasi bonus untuk prestasi besar bonus bagi atlet yang berlaga di ajang besar seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade akan ditata ulang. Besaran bonus belum diumumkan karena masih dalam konsultasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu).
Erick Thohir menekankan bahwa angka bonus akan disusun secara matang bukan hanya asal tunai sehingga anggaran negara bisa dipergunakan dengan efisien.
Pembinaan sistemik: dari bonus ke pembinaan jangka panjang
Rencana ini tidak hanya soal bonus. Pemerintah juga menyiapkan payung hukum baru untuk memperkuat kebijakan jangka panjang: fokus pada 21 cabang olahraga sebagai prioritas menuju Olimpiade. Ajang seperti SEA Games dan Asian Games akan ditempatkan sebagai target antara dalam rangka membangun bobot prestasi secara sistemik.
Tak kalah ambisius, pemerintah juga merencanakan pembangunan fasilitas besar: sebuah kompleks pusat olahraga nasional seluas 300 hektare. Kompleks itu akan mencakup akademi olahraga, asrama atlet, fasilitas latihan terpadu, serta layanan kesehatan dan pendidikan yang terintegrasi.
Rencana ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan atlet terutama yang mulai dari usia muda mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara seimbang. Anak atlet tidak diharapkan putus sekolah, melainkan tetap bisa mengejar prestasi olahraga sambil bersekolah.
Kenapa ini jadi kabar baik?
- Memberi kepastian dan jaring pengaman: Dengan beasiswa dan jalur karier, atlet tidak hanya “hidup dari bonus”. Ada masa depan setelah karier olahraga ini bisa memberikan rasa aman dan menarik bagi atlet muda untuk berkarier jangka panjang.
- Bonus lebih transparan & berkelanjutan: Dengan skema bonus yang dirumuskan ulang, diharapkan bonus tidak sekadar insentif sementara, tetapi bagian dari sistem pembinaan prestasi dan penghargaan profesional.
- Pembinaan olahraga jangka panjang: Fokus pada 21 cabang olahraga, pembangunan pusat olahraga nasional, serta integrasi pendidikan–olahraga menunjukkan bahwa pemerintah serius membangun fondasi olahraga jangka panjang, bukan sekadar pencitraan sesaat.
- Menumbuhkan semangat atlet muda: Dengan adanya beasiswa dan fasilitas, atlet muda bisa melihat prospek nyata bahwa olahraga bisa menjadi jalur karier jangka panjang, bukan sekadar hobi.
Tantangan & PR ke Depan
Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar rencana ini benar-benar berdampak:
- Kebutuhan anggaran besar: Skema baru dan pembangunan fasilitas besar tentu membutuhkan alokasi anggaran besar dari APBN. Pemerintah perlu memastikan anggaran dikalkulasi matang agar tidak jadi janji kosong.
- Transparansi dan keadilan distribusi: Bonus dan beasiswa harus dirancang agar adil bagi semua cabang olahraga dan atlet prestatif, termasuk atlet disabilitas. Perlu sistem verifikasi prestasi yang jelas.
- Fokus pada pembinaan, bukan semata hasil instan: Kadang dorongan bonus bisa membuat fokus atlet ke hasil jangka pendek. Sistem pembinaan jangka panjang (teknik, mental, pendidikan) harus tetap diprioritaskan.
- Implementasi administratif: Skema bagus bisa gagal jika administrasi lamban misalnya pencairan bonus tertunda, beasiswa tak tepat sasaran, atau fasilitas tak berfungsi maksimal. Pemerintah perlu mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang baik.