PETA NARASI – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, tengah menjadi sorotan publik usai pernyataannya dalam forum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di media sosial. Cucun menyatakan bahwa “tidak perlu ahli gizi” profesional dalam program tersebut dan mengusulkan agar pos tersebut cukup diisi oleh tenaga pengawas gizi yang bisa berasal dari lulusan SMA setelah pelatihan singkat. Pernyataan ini langsung menuai kecaman dari kalangan ahli gizi dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Isi Pernyataan Cucun yang Memicu Kontroversi
Dalam rekaman yang beredar, Cucun menyebut bahwa dalam Rapat Konsolidasi SPPG yang digelar di Kabupaten Bandung, muncul usulan agar kata “ahli gizi” diubah menjadi “tenaga yang menangani gizi”. Menurutnya, hal ini dilatarbelakangi kelangkaan ahli gizi di lapangan. Dia bahkan menyatakan bahwa lulusan SMA bisa menggantikan ahli gizi jika diberi pelatihan selama tiga bulan dan sertifikasi dari pihak berwenang.
“Saya tidak mau dengar orang-orang sombong mengatakan ‘karena saya ahli gizi’… Bila perlu anak-anak SMA dilatih tiga bulan, kita siap beri sertifikat,” ucap Cucun dalam forum.
Pernyataan ini menarik perhatian publik luas karena dianggap meremehkan profesionalisme ahli gizi dan berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan program MBG yang menyasar anak-anak atau warga kurang mampu.
Penjelasan dan Permintaan Maaf dari Cucun
Menanggapi kritik yang meluas, Cucun kemudian memberikan klarifikasi di DPR. Ia menyebut pernyataannya sebagai respon atas keluhan dari mitra dan pemangku kepentingan di lapangan terkait “ketidaksesuaian” antara KSPPG (Satuan Pelayanan Gizi) dan mitra lokal.
Menurut Cucun, usulan perubahan istilah “ahli gizi” sudah muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR bersama BGN, sebagai salah satu solusi mengatasi kelangkaan tenaga ahli gizi.
Ia juga menyampaikan permintaan maaf lewat media sosial dan pertemuan langsung dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi). Dalam pertemuan itu, Cucun mengungkapkan niatnya untuk memperkuat kolaborasi antara BGN dan Persagi demi menjaga kualitas program MBG.
Tanggapan Kepala BGN, Dadan Hindayana
Kontroversi tersebut tidak luput dari perhatian Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan respons tegas atas pernyataan Cucun. Dadan menyatakan bahwa prioritas pertama BGN dalam rekrutmen tenaga gizi di SPPG adalah sarjana gizi, karena mereka memiliki kompetensi ilmiah yang memadai.
Namun, ia juga mengakui bahwa produksi sarjana gizi di Indonesia terbatas, dan kebutuhan SPPG cukup besar. Dengan kondisi itu, BGN mempertimbangkan untuk melibatkan tenaga lain yang “menangani gizi”, seperti sarjana kesehatan masyarakat atau teknologi pangan, yang setidaknya memiliki pemahaman dasar gizi.
Dadan menegaskan bahwa keterlibatan tenaga yang bukan sarjana gizi bukan berarti mengabaikan standar kualitas. Ia menyebut bahwa setiap SPPG harus memiliki orang yang mengerti gizi agar menu MBG tetap sesuai dengan perhitungan zat gizi yang ditetapkan BGN.