PETA NARASI – Adik kandung Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Dewan Pembina Gekira, Hashim Djojohadikusumo, mengeluarkan pernyataan keras untuk menepis isu yang beredar luas di media sosial. Hashim menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak memiliki lahan perkebunan kelapa sawit, baik di Sumatera maupun di wilayah Indonesia lainnya.
Pernyataan ini disampaikan Hashim dalam sebuah acara resmi pada Senin, 22 Desember 2025, menyusul munculnya narasi yang menyebutkan bahwa Presiden memiliki ratusan ribu hektare lahan sawit yang tersebar di berbagai daerah. Hashim menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah keji yang sengaja diembuskan oleh kelompok-kelompok tertentu yang merasa terganggu oleh kebijakan tegas pemerintah saat ini.
Fitnah dan Serangan Balik Koruptor
Menurut Hashim, narasi kepemilikan lahan sawit ini adalah bentuk “serangan balik” dari para koruptor dan mafia industri yang selama ini mengeruk keuntungan dari lahan ilegal. Ia menjelaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo tengah gencar melakukan penertiban terhadap 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang berada di kawasan hutan.
“Itu fitnah! Katanya Prabowo punya ratusan ribu hektar lahan sawit di Sumatera. Saya tegaskan kepada kawan-kawan, tolong sebarkan kebenaran. Pak Prabowo tidak punya satu hektar pun lahan sawit di bumi Indonesia,” ujar Hashim dengan nada tegas di hadapan awak media.
Hashim menduga ada gerakan masif di media sosial yang didanai oleh oknum pengusaha nakal termasuk mafia minyak dan mafia sawit untuk membunuh karakter Presiden. Para pelaku ini diduga kuat adalah mereka yang terlibat dalam praktik pembukaan lahan ilegal di kawasan hutan yang kini sedang disita atau dikenai denda administratif oleh negara melalui Satgas PKH (Pemberantasan Lahan Ilegal).
Penertiban Lahan Ilegal Sebagai Pemicu
Klarifikasi ini muncul di saat pemerintah sedang menunjukkan taringnya dalam menindak korporasi yang melanggar aturan kehutanan. Presiden Prabowo baru-baru ini bahkan menyaksikan langsung penyerahan uang denda sebesar Rp6,6 triliun dari hasil sitaan Satgas terhadap perusahaan-perusahaan yang mengelola lahan sawit secara ilegal di kawasan hutan.
Hashim menambahkan bahwa langkah berani pemerintah mengembalikan 4 juta hektare kawasan hutan ke negara telah menciptakan banyak musuh.
“Mereka yang menebang hutan secara ilegal dan menanam jutaan hektar sawit tanpa izin sekarang mulai bereaksi. Mereka menggunakan influencer dan media sosial untuk menyebarkan hoaks tentang kekayaan Presiden guna mengalihkan perhatian publik dari dosa-dosa mereka,” lanjutnya.
Menjawab Data Masa Lalu
Isu kepemilikan lahan Prabowo sebenarnya bukan hal baru. Pada debat Pilpres 2019, sempat muncul data mengenai kepemilikan lahan seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan 120.000 hektare di Aceh Tengah. Namun, Hashim memberikan konteks penting bahwa lahan-lahan tersebut bukanlah perkebunan sawit, melainkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk sektor kehutanan (HTI) dan tambang yang statusnya adalah milik negara.
Lebih jauh lagi, Hashim menyebutkan bahwa sebagian besar lahan tersebut telah dikembalikan atau dihibahkan untuk kepentingan negara dan masyarakat jauh sebelum ia menjabat sebagai Presiden. Penegasan kali ini secara spesifik merujuk pada sektor kelapa sawit, yang seringkali menjadi isu sensitif terkait masalah lingkungan dan konflik agraria.
Harapan bagi Masyarakat
Hashim meminta masyarakat dan simpatisan Gerindra untuk tidak termakan provokasi. Ia menjamin bahwa fokus Presiden saat ini adalah murni untuk rakyat, termasuk menggunakan dana denda dari korporasi nakal untuk membangun rumah layak huni bagi pengungsi dan masyarakat miskin.
“Presiden bekerja keras untuk menutup celah korupsi. Jika ada isu-isu miring, tolong cek faktanya. Jangan biarkan mafia-mafia yang merusak lingkungan ini menang dengan menyebarkan kebohongan,” pungkas Hashim.