PETA NARASI – Dalam sebuah pengumuman mengejutkan yang mengguncang geopolitik dunia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa pasukan elite Delta Force telah berhasil menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dalam sebuah operasi militer kilat di Caracas pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026.
Melalui platform media sosial Truth Social dan pernyataan resmi dari kediamannya di Mar-a-Lago, Trump memuji keberanian para prajurit AS dan menyebut strategi yang digunakan sebagai sesuatu yang “sangat brilian.” Penangkapan ini menandai puncak dari ketegangan bertahun-tahun antara Washington dan pemerintahan Maduro yang dituduh melakukan narco-terorisme.
Operasi Kilat Delta Force di Caracas
Operasi yang dimulai sekitar pukul 02.00 waktu setempat tersebut melibatkan serangan udara presisi di beberapa titik strategis di ibu kota Venezuela sebelum pasukan darat dari unit misi khusus Delta Force merangsek masuk ke kediaman Maduro. Saksi mata di Caracas melaporkan mendengar setidaknya tujuh ledakan besar dan suara pesawat terbang rendah yang memecah kesunyian malam.
“Amerika Serikat telah sukses menjalankan serangan skala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicolas Maduro. Ia bersama istrinya, Cilia Flores, telah ditangkap dan diterbangkan keluar dari negara tersebut,” tulis Trump dalam unggahannya.
Trump menambahkan bahwa militer AS telah mempersiapkan operasi ini dengan sangat detail, bahkan membangun replika rumah tempat Maduro bersembunyi untuk keperluan latihan.
“Itu adalah operasi yang luar biasa, jujur saja. Perencanaan yang sangat matang, pasukan yang hebat, dan orang-orang yang luar biasa,” puji Trump.
Segera Menghadapi Meja Hijau di New York
Pasca penangkapan, Nicolas Maduro dilaporkan telah berada di bawah pengawasan ketat pihak keamanan AS. Senator Utah, Mike Lee, melalui informasi dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio, menyatakan bahwa Maduro akan segera dibawa ke New York untuk menghadapi pengadilan pidana.
Jaksa Agung AS, Pam Bondi, mengonfirmasi bahwa Maduro dan istrinya telah didakwa di Distrik Selatan New York atas berbagai pasal berat, termasuk:
- Konspirasi Narco-Terorisme: Dugaan keterlibatan dalam memimpin kartel narkoba “Cartel de Los Soles”.
- Impor Kokain: Tuduhan menyelundupkan ribuan ton narkotika ke wilayah AS.
- Pelanggaran Senjata Api: Penggunaan perangkat destruktif untuk mendukung aktivitas perdagangan narkoba.
“Sang tiran telah pergi. Dia sekarang akhirnya akan menghadapi keadilan atas kejahatan-kejahatannya terhadap rakyatnya sendiri dan keamanan nasional Amerika Serikat,” tegas Christopher Landau, Wakil Sekretaris Negara AS.
Reaksi Dunia dan Ketegangan Regional
Berita penangkapan ini memicu reaksi keras dari sekutu-sekutu Venezuela. Kementerian Luar Negeri Iran dan Rusia segera mengeluarkan pernyataan yang mengecam aksi tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara itu, Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, menuntut “bukti kehidupan” dari sang presiden dan menyebut serangan itu sebagai agresi imperialis yang kejam.
Di sisi lain, sekutu regional AS seperti Kolombia langsung menyatakan siaga militer. Presiden Kolombia, Gustavo Petro, memerintahkan pengerahan pasukan ke perbatasan karena khawatir akan dampak stabilitas di kawasan Amerika Latin.
Senator Mike Lee menyatakan bahwa dengan ditangkapnya Maduro, AS tidak merencanakan aksi militer lebih lanjut di Venezuela. Fokus utama saat ini adalah memastikan proses hukum berjalan lancar di pengadilan federal.
Dampak Geopolitik dan Ekonomi
Penangkapan ini diprediksi akan mengubah peta politik Amerika Selatan secara drastis. Venezuela, yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, telah lama berada dalam krisis ekonomi di bawah kepemimpinan Maduro. Dengan hilangnya sosok sentral di Caracas, ketidakpastian mengenai siapa yang akan memegang kendali pemerintahan sementara menjadi perhatian utama PBB.
Trump sendiri dijadwalkan akan memberikan keterangan pers lebih lanjut pada pukul 11.00 waktu Florida untuk menjelaskan legitimasi hukum operasi ini, mengingat beberapa anggota Kongres mulai mempertanyakan apakah serangan tersebut memerlukan persetujuan legislatif sesuai konstitusi.