PETA NARASI – Mengawali lembaran baru tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan gebrakan signifikan dalam struktur birokrasi dan pelayanan publik. Tidak hanya sekadar merombak nomenklatur, Bupati Bogor Rudy Susmanto secara resmi meresmikan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru yang uniknya akan berkantor di pusat perbelanjaan, yakni Vivo Mall, Kecamatan Sukaraja.
Langkah ini diambil sebagai respons atas kompleksitas permasalahan di wilayah dengan populasi lebih dari enam juta jiwa tersebut. Dua instansi yang baru dibentuk ini adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan. Peresmian operasional kedua dinas ini dilakukan pada Jumat (2/1/2026) di area Vivo Mall, menandai era baru birokrasi yang lebih mendekatkan diri pada pusat aktivitas masyarakat.
Alasan Strategis Pemilihan Lokasi di Mal
Penempatan kantor pemerintahan di dalam mal bukanlah tanpa alasan. Bupati Rudy Susmanto menjelaskan bahwa kebijakan ini membawa konsep work from mall yang bertujuan menciptakan suasana kerja lebih modern, terbuka, dan aksesibel.
“Langkah ini bukan hanya sekadar menambah struktur birokrasi, tetapi upaya memberikan pelayanan yang lebih fokus, dekat, dan responsif. Vivo Mall dipilih untuk menghidupkan kembali pusat ekonomi yang sempat stagnan sekaligus mendukung investasi daerah,” ujar Rudy dalam sambutannya saat pengukuhan SOTK baru di Vivo Mall.
Selain untuk pelayanan publik, kehadiran kantor dinas ini diharapkan mampu memicu traffic pengunjung. Sebagai bagian dari ekosistem ini, Pemkab Bogor juga menyediakan 100 kios gratis bagi para pelaku UMKM lokal di area mal tersebut, menciptakan sinergi antara pemerintahan, dunia usaha, dan ekonomi rakyat.
Fokus Utama Dua Dinas Baru
Pembentukan kedua dinas ini merupakan hasil kajian mendalam yang telah dipersiapkan sejak tahun 2025. Masing-masing memiliki misi krusial:
-
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang: Dinas ini dipisahkan agar fokus menangani masalah agraria yang kerap memicu konflik di Kabupaten Bogor. Tugas utamanya adalah mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh kecamatan yang selama ini belum merata. Dengan adanya dinas khusus, pengawasan terhadap alih fungsi lahan dan kepastian hukum investasi diharapkan menjadi lebih tertib dan profesional.
-
Dinas Kebudayaan: Sebelumnya, urusan kebudayaan bergabung di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Pemisahan ini bertujuan untuk memberikan perhatian lebih besar pada pelestarian nilai-nilai luhur dan identitas lokal Bogor. Dinas Kebudayaan diharapkan mampu mengelola aset budaya secara mandiri dan lebih terorganisir demi menjaga warisan sejarah bagi generasi mendatang.
Penataan Birokrasi Menyeluruh
Selain pembentukan dua dinas baru, Pemkab Bogor juga melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap 12 organisasi perangkat daerah lainnya, termasuk perubahan nomenklatur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Dinas Pemadam Kebakaran yang kini memiliki fungsi penyelamatan (rescue) yang lebih luas.
Saat ini, operasional di Vivo Mall masih dalam tahap pemindahan berkas dan penyiapan infrastruktur teknologi informasi. Pelayanan penuh kepada masyarakat ditargetkan berjalan efektif mulai pekan kedua Januari 2026. Untuk mengisi posisi pimpinan di kedua dinas baru tersebut, pemerintah akan segera menggelar mekanisme seleksi terbuka atau open bidding guna memastikan aparatur yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas tinggi.
Dampak Terhadap Perekonomian Lokal
Pihak manajemen Vivo Mall menyambut baik kolaborasi ini. Direktur Utama PT Megapolitan Development, Ronald, menilai penunjukan mal sebagai fasilitas layanan publik adalah momentum penting untuk membangkitkan roda perekonomian. Dengan adanya ribuan pegawai dan masyarakat yang datang mengurus administrasi setiap harinya, ekosistem bisnis di dalam mal diprediksi akan kembali bergairah.
Kehadiran kantor pemerintahan di ruang publik seperti mal menjadi simbol transformasi birokrasi di Indonesia, di mana gedung pemerintah tidak lagi harus berkesan kaku, melainkan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya.