PETA NARASI – Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta mendukung upaya penguatan transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat serta berkeadilan sosial tanpa merusak lingkungan.
“Perubahan iklim kini menjadi tantangan global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi daerah dan ketahanan sektor pariwisata,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Iwan Setiawan di Jakarta, Senin
Ia mengatakan, BI DKI Jakarta terus memperkuat peran dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau melalui beberapa kebijakan strategis.
“Mulai dari pengembangan keuangan berkelanjutan, pengembangan kalkulator hijau sebagai alat untuk mengukur potensi pengurangan emisi,” katanya.
Kemudian penguatan ekosistem UMKM hijau serta perluasan transaksi digital rendah emisi seperti “Quick Response Code Indonesia Standard” (QRIS).
Kolaborasi Lingkungan di Kepulauan Seribu
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan hijau, BI DKI Jakarta juga terlibat dalam aksi nyata melalui penanaman 12 ribu bibit mangrove di Pantai Kresek, Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Kegiatan ini bukan sekadar simbolik, melainkan bagian dari upaya sinergis antara BI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan masyarakat lokal untuk memperkuat “green growth” sebuah model pertumbuhan ekonomi yang tidak mengorbankan lingkungan.
Menurut Iwan, sinergi ini menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana pelestarian alam menjadi bagian integral dari pertumbuhan ekonomi.
Pembiayaan Hijau dan Peran UMKM
Dalam skala nasional, BI juga telah menginisiasi sinergi pembiayaan hijau dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian teknis, dan lembaga keuangan lainnya. Tujuannya adalah membangun ekosistem keuangan hijau yang kokoh dan mendukung transisi ekonomi rendah karbon.
BI menyediakan berbagai instrumen, termasuk pedoman model bisnis untuk UMKM hijau dan kalkulator karbon hijau untuk menghitung emisi.
Di sisi produk keuangan, BI juga mendorong penerbitan produk ramah lingkungan seperti:
- Sukuk Negara Hijau, untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan.
- Sukuk BI Inklusif, dengan underlying 100 persen berupa Sukuk Negara Hijau, untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat.
Perbankan nasional dilaporkan telah menyalurkan pembiayaan hijau sebesar Rp 33,7 triliun hingga Juli 2025. Angka ini mencakup kredit rumah ramah lingkungan dan pembiayaan kendaraan listrik.
BI dan Peran Internasional dalam Ekonomi Hijau
Secara makro, langkah BI Jakarta tergabung dalam kebijakan nasional Bank Indonesia yang lebih besar: mendukung transformasi keuangan dan ekonomi menuju rendah karbon. BI sebagai bank sentral telah mengambil peran aktif dalam pengaturan keuangan hijau dan penciptaan kebijakan green finance. BI juga bekerja sama lintas negara.
Sebagai contoh, kolaborasi antara Indonesia dan Jepang memperkuat transformasi ekonomi hijau dengan pengembangan ekosistem keuangan hijau serta dukungan untuk UMKM. Selain itu, BI turut mendukung forum ekonomi hijau regional seperti Bali Green Economy Forum 2025, yang menempatkan UMKM dan digitalisasi sebagai kunci pertumbuhan berkelanjutan.
Tantangan dan Peluang
Meskipun komitmen BI sangat kuat, tetap ada sejumlah tantangan dalam transisi ekonomi hijau:
- Skalabilitas UMKM Hijau
Banyak UMKM masih kesulitan mengakses pembiayaan hijau atau belum sepenuhnya memahami konsep emisi karbon. BI perlu terus memberikan edukasi dan pendampingan agar transisi hijau dapat dilakukan secara inklusif. - Kapital dan Risiko Keuangan
Proyek hijau sering kali memerlukan investasi awal tinggi dan risiko jangka panjang. BI bersama regulator lain harus memastikan bahwa insentif keuangan cukup untuk mendorong partisipasi lembaga keuangan. - Kolaborasi Lintas Institusi
Transisi hijau menuntut sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta masyarakat. Kolaborasi semacam penanaman mangrove di Kepulauan Seribu menjadi contoh positif, tetapi perlu diperluas ke lebih banyak wilayah. - Pemantauan Emisi
Penggunaan alat seperti kalkulator hijau sangat penting, tetapi akurasi dan adopsinya oleh pelaku usaha masih harus terus ditingkatkan agar dampak pengurangan karbon dapat terukur lebih baik.