PETA NARASI – Upaya penyelundupan beras impor ilegal dalam skala besar berhasil digagalkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Aceh. Sebanyak kurang lebih 250 ton beras dari negara tetangga berhasil diamankan setelah diselundupkan secara senyap melalui jalur laut perairan Aceh, yang dikenal memiliki garis pantai yang panjang dan rentan terhadap aktivitas ilegal.
Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh, Bapak Syarif Hidayat, mengungkapkan bahwa penggagalan ini merupakan hasil dari operasi intelijen maritim yang telah dilakukan selama beberapa pekan terakhir. Penyelundupan ini dicurigai memiliki jaringan terorganisir yang memanfaatkan kondisi cuaca dan minimnya pengawasan di sejumlah titik perairan terpencil di Aceh.
“Kami berhasil mencegat dua kapal kayu berukuran besar yang diduga memuat beras ilegal tanpa dokumen resmi impor. Total muatan yang kami amankan diperkirakan mencapai 250 ton beras. Ini adalah tangkapan terbesar kami di akhir tahun ini,” ujar Syarif Hidayat dalam konferensi pers di pelabuhan Malahayati, Aceh, Minggu (23/11/2025).
Modus Operandi dan Jaringan Terorganisir
Modus operandi yang digunakan para penyelundup ini terbilang canggih namun senyap. Kapal-kapal tersebut berlayar dari salah satu pelabuhan di negara tetangga, memasuki perairan Indonesia pada malam hari, dan menghindari jalur pelayaran resmi. Mereka kemudian berupaya membongkar muatan di pelabuhan-pelabuhan ‘tikus’ atau pantai-pantai yang jauh dari jangkauan pengawasan. Beras tersebut dikemas ulang dalam karung yang tidak mencantumkan label impor resmi atau bahkan dikemas ulang menggunakan karung lokal untuk mengelabui petugas di darat.
Beras ilegal ini, yang diduga berasal dari Thailand atau Vietnam, memiliki harga jual yang relatif lebih murah di pasar gelap domestik. Masuknya beras dalam jumlah masif ini dikhawatirkan dapat merusak stabilitas harga komoditas pangan pokok dan memukul telak petani lokal, terutama menjelang masa panen.
“Dampak dari masuknya 250 ton beras ilegal ini sangat signifikan. Selain merugikan negara dari sisi pajak dan bea masuk, hal ini juga mengganggu program stabilisasi pangan yang sedang digalakkan pemerintah melalui Perum Bulog,” tegas Syarif Hidayat.
Penangkapan dan Penyidikan Lebih Lanjut
Dalam operasi penangkapan tersebut, DJBC berhasil mengamankan tujuh orang kru kapal, termasuk nakhoda dan ABK (Anak Buah Kapal). Mereka saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan utama yang mendanai dan mengoperasikan penyelundupan beras ini.
DJBC tidak menutup kemungkinan bahwa operasi ini melibatkan oknum-oknum tertentu atau sindikat yang sudah lama beroperasi. Penyidik saat ini tengah melacak pemodal besar (cukong) yang berada di balik aktivitas ilegal ini, yang disinyalir berada di luar Aceh.
“Kami sedang mengembangkan kasus ini. Identitas para pemodal sudah mulai terendus. Ini bukan pekerjaan kru kapal semata, ini adalah kejahatan ekonomi terorganisir. Kami akan bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh dan TNI Angkatan Laut untuk membongkar tuntas jaringan ini hingga ke akarnya,” janji Syarif.
Komitmen Pemerintah Jaga Kedaulatan Pangan
Menteri Pertanian, yang turut memberikan keterangan terpisah di Jakarta, mengapresiasi kinerja Bea Cukai dan menekankan pentingnya menjaga kedaulatan pangan nasional. Menurutnya, beras impor ilegal ini seringkali tidak memenuhi standar mutu dan tidak terjamin keamanannya bagi konsumen.
“Setiap butir beras ilegal yang masuk adalah ancaman bagi petani kita. Pemerintah telah berupaya keras untuk meningkatkan produksi beras nasional. Penyelundupan seperti ini tidak hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan ekonomi,” ujar Menteri.
Saat ini, barang bukti berupa 250 ton beras, dua unit kapal, dan tujuh tersangka diamankan di Kantor Bea Cukai Aceh. Beras ilegal tersebut akan dimusnahkan setelah proses hukum selesai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak Bea Cukai mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir, untuk aktif melaporkan jika menemukan aktivitas bongkar muat mencurigakan yang berpotensi menjadi jalur penyelundupan.
Keberhasilan operasi ini menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas penyelundupan, khususnya komoditas pangan yang strategis. Pemerintah memastikan akan terus memperketat pengawasan di perbatasan maritim untuk melindungi pasar domestik dari serbuan produk ilegal yang dapat merugikan perekonomian bangsa.