PETA NARASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis malam, 18 Desember 2025. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK telah mengamankan sekitar 10 orang yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Hingga saat ini, proses penyelidikan dan penggeledahan masih berlangsung di lapangan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya OTT yang sedang berlangsung. Ia menyatakan bahwa operasi masih dalam tahap penyelidikan tertutup dan belum dapat diungkap secara rinci kepada publik.
“Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan,” ujar Budi ketika dikonfirmasi oleh wartawan, Kamis malam.
Detil OTT dan Penangkapan
Menurut keterangan resmi yang dirilis hingga Kamis malam, tim penyidik KPK telah mengamankan sekitar sepuluh orang dari lokasi OTT di Kabupaten Bekasi. Identitas para pihak yang ditangkap belum dipublikasikan secara resmi oleh KPK, termasuk apakah di antara mereka terdapat pejabat publik, aparatur negara, atau pihak swasta.
Hingga berita ini ditulis, KPK belum merilis daftar nama atau jabatan para pihak yang ditangkap. Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para terjaring OTT sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Penyegelan Ruangan Pejabat
Pantauan wartawan di Bekasi menunjukkan bahwa ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi telah disegel oleh penyidik KPK. Penyegelan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang datang ke lokasi dengan identitas KPK yang melekat.
Selain ruang kerja bupati, beberapa ruangan dinas teknis di lingkungan Pemkab Bekasi juga dilaporkan ikut disegel. Hal ini menunjukkan adanya proses pengumpulan barang bukti penting yang dilakukan tim penyidik sebagai bagian dari penyelidikan.
Operasi Senyap dan Progres Penyidikan
Operasi tangkap tangan yang digelar di Bekasi merupakan salah satu OTT yang dilakukan KPK dalam kurun waktu akhir tahun 2025. Pada tahun ini, KPK telah melaksanakan serangkaian OTT di berbagai daerah dan instansi, termasuk menangkap anggota DPRD, pejabat daerah, dan oknum aparatur penegak hukum.
Budi Prasetyo menegaskan, hingga pukul 21.00 WIB malam ini, operasi masih berlangsung. Tim penyidik terus memeriksa saksi, mengumpulkan bukti, dan melakukan penggeledahan di beberapa lokasi strategis untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang tengah diselidiki.
OTT Kesepuluh Tahun Ini
Menurut data media nasional, OTT di Bekasi ini menjadi OTT ke-10 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, beberapa OTT dilakukan di beberapa daerah seperti Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Jakarta, serta kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara termasuk wakil menteri.
Dalam beberapa operasi sebelumnya, KPK juga menemukan barang bukti uang tunai dalam jumlah signifikan. Misalnya, dalam OTT di Banten dan Jakarta beberapa hari lalu, tim penindakan menyita sekitar Rp900 juta terkait dugaan pemerasan dan suap.
Respons Publik dan Penegakan Hukum
OTT KPK di Bekasi ini menimbulkan respons serius dari publik dan kalangan pengamat antikorupsi. Banyak pihak melihat tindakan tersebut sebagai langkah tegas pemberantasan korupsi di level daerah yang selama ini sering menjadi sorotan lantaran rawan praktik suap dan kolusi dalam pengadaan proyek maupun perizinan. Meski identitas tersangka belum dirilis, muncul spekulasi kuat bahwa pejabat pemerintahan daerah menjadi salah satu fokus penyidikan.
Koordinator LSM antikorupsi menyatakan dukungan terhadap langkah KPK, tetapi juga menekankan pentingnya transparansi proses hukum yang adil dan akuntabel.
“Penegakan hukum di daerah seperti Bekasi harus dilakukan tanpa pandang bulu, namun publik berhak mengetahui fakta hukum setelah proses gelar perkara selesai,” ujar salah satu aktivis ketika dimintai tanggapan.
Langkah Selanjutnya
KPK diperkirakan akan menggelar konferensi pers resmi dalam 1×24 jam ke depan untuk mengumumkan status hukum dari sepuluh orang yang ditangkap, termasuk apakah mereka akan ditetapkan sebagai tersangka atau hanya sebagai saksi. Hal ini sesuai dengan prosedur tetap dalam OTT KPK.
Publik kini menantikan pengumuman resmi yang akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai dugaan kasus korupsi yang tengah diselidiki tersebut, termasuk peran masing-masing pihak yang ditangkap dan konstruksi hukum yang akan digunakan KPK dalam penanganan perkara.