PETA NARASI – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, pada Jumat, 23 Januari 2026, secara resmi menjelaskan alasan kuat Indonesia bergabung sebagai anggota dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian), sebuah badan internasional baru yang dibentuk untuk menangani konflik di Gaza dan memperjuangkan perdamaian Palestina. Pernyataan ini disampaikan usai Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian di sela Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum / WEF) 2026 di Davos, Swiss.
Board of Peace sendiri merupakan inisiatif yang dipelopori oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan dukungan sejumlah negara lainnya termasuk Hungaria, Bahrain, Mesir, Yordania, Kazakhstan, Qatar, Arab Saudi, dan Turki. Badan ini dibentuk sebagai langkah konkret untuk mengakhiri kekerasan, memperbaiki kondisi kemanusiaan, dan membangun kembali kehidupan di wilayah Gaza pascakonflik.
Partisipasi Indonesia Wujud Komitmen untuk Palestina
Dalam keterangannya melalui akun Instagram resmi Kementerian Luar Negeri RI, Menlu Sugiono mengatakan bahwa alasan utama Indonesia bergabung dalam Board of Peace adalah sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kemerdekaan dan perdamaian Palestina. Menurut Sugiono, ini bukan sekadar simbol diplomasi, namun merupakan langkah strategis dan konkret untuk penyelesaian konflik di Gaza dan secara lebih luas di Palestina.
“Partisipasi Indonesia di Board of Peace merupakan satu langkah konkret terkait penyelesaian masalah dan konflik di Gaza khususnya, dan Palestina pada umumnya,” jelas Sugiono.
Sugiono menegaskan bahwa pendekatan ini sejalan dengan prinsip solusi dua negara (two-state solution) yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia selama ini. Menurutnya, kemerdekaan Palestina serta pengakuan atas kedaulatan negara Palestina adalah tujuan utama diplomasi Indonesia yang telah diperjuangkan sejak dahulu.
Peran Board of Peace dan Tugas-tugasnya
Menlu RI menjelaskan secara rinci beberapa mandat penting dari Board of Peace yang menjadi alasan Indonesia bersedia terlibat:
Pengawasan Administrasi di Gaza
Badan ini akan berperan dalam mengawasi struktur administratif di Gaza pascakonflik. Indonesia melihat peran ini penting untuk memastikan proses transisi pemerintahan berjalan lancar dan sesuai prinsip hukum internasional.
Stabilisasi Keamanan
Board of Peace juga bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah yang sebelumnya berada di zona konflik sengit. Ini mencakup persiapan pembentukan pasukan stabilisasi internasional (International Stabilization Force / ISF) yang akan membantu menjamin keamanan jangka panjang.
Rekonstruksi dan Rehabilitasi
Selain keamanan dan administratif, dewan ini akan memimpin upaya rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah Gaza termasuk membuka kembali pos lintas Rafah untuk memperlancar aliran bantuan kemanusiaan internasional.
Sugiono menyebut keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian merupakan wujud kiprah negara dalam mengatasi penderitaan rakyat Palestina serta memperjuangkan standar kehidupan yang layak bagi mereka.
Pengakuan Dunia terhadap Diplomasi Indonesia
Pernyataan Sugiono juga menekankan bahwa bergabung dengan Board of Peace mencerminkan pengakuan dunia internasional terhadap peran diplomasi Indonesia dalam isu-isu global, terutama konflik Palestina. Ia menilai keikutsertaan Indonesia bukan hanya karena status negara anggota, melainkan karena kepercayaan internasional terhadap pandangan RI dalam upaya perdamaian dunia.
Ia mengatakan:
“Keanggotaan kita di dalamnya merupakan bentuk pengakuan dunia terhadap diplomasi Indonesia serta posisi dan pandangan Indonesia terhadap perdamaian dunia, khususnya perdamaian di kawasan tersebut,” ujar Sugiono.
Pernyataan ini mencerminkan harapan Indonesia agar kiprah diplomatiknya dapat menjadi konstribusi positif yang dapat mendukung proses perdamaian Palestina secara berkelanjutan.
Reaksi dan Harapan Pemerintah
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyambut kehadiran Board of Peace sebagai kesempatan bersejarah untuk mencapai perdamaian di Gaza. Ia kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk turut serta dalam misi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat Palestina.
Pemerintah berharap dengan adanya keterlibatan Indonesia, koordinasi internasional yang lebih kuat dan tindakan diplomatik konkret dapat membantu mempercepat proses perdamaian, akhir konflik, dan pemulihan kehidupan sosial ekonomi di wilayah yang terdampak konflik tersebut.
Tantangan dan Diskusi Lanjutan
Meskipun pemerintah menyambut positif keikutsertaan Indonesia, sejumlah pengamat internasional mengingatkan tentang potensi risiko dan tantangan diplomatik yang mungkin muncul. Laporan dari beberapa media asing menyebut ada kekhawatiran bahwa struktur Board of Peace yang dipimpin sebagian besar oleh negara tertentu dapat membuat negara-negara anggota memiliki posisi yang berbeda dalam pengambilan keputusan strategis. Beberapa ahli juga menyatakan bahwa Indonesia perlu berhati-hati agar komitmen ini tidak memengaruhi posisi netralnya dalam kebijakan luar negeri atau hubungan dengan organisasi multilateral lain.
Namun demikian, Menlu Sugiono menegaskan bahwa keputusan Indonesia bergabung telah melalui kajian yang matang, dan bahwa keterlibatan ini bertujuan semata untuk mendukung perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat bagi rakyat Palestina.