PETA NARASI – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meminta grasi kepada Presiden Isaac Herzog saat menghadapi kasus korupsi pada, Minggu (30/11/2025). Dia beralasan, proses pidana menghambat kemampuannya untuk memerintah dan pengajuan grasi akan bermanfaat bagi Israel.
Netanyahu, perdana menteri dengan masa jabatan terlama di negara Israel, membantah tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Dalam sebuah surat kepada kantor presiden, pengacara Netanyahu menyebut masih yakin proses hukum akan menghasilkan pembebasan penuh.
“Pengacara saya telah mengirimkan permohonan grasi kepada presiden negara ini hari ini. Saya berharap siapa pun yang menginginkan kebaikan negara mendukung langkah ini,” ucap Netanyahu dalam pernyataan video singkat yang dirilis oleh partai politiknya, Likud dilansir dari Reuters, Minggu (30/11/2025).
Pemimpin oposisi, Yair Lapid menegaskan bahwa Netanyahu tidak boleh diampuni tanpa mengakui kesalahan, menyatakan penyesalan, dan segera pensiun dari kehidupan politik.
Pengampunan di Israel biasanya diberikan hanya setelah proses hukum selesai dan terdakwa telah dinyatakan bersalah. Pengacara Netanyahu berpendapat, presiden dapat ikut campur ketika kepentingan publik dipertaruhkan, seperti dalam kasus ini, dengan tujuan untuk meredakan perpecahan dan memperkuat persatuan nasional.
Sementara itu, Kantor Presiden Israel menyebut permintaan tersebut luar biasa dengan implikasi signifikan. Herzog disebut akan mempertimbangkan permintaan tersebut secara bertanggung jawab dan tulus setelah menerima pendapat yang relevan.
Kontroversi & Tantangan Hukum
- Grasi pra-vonis yaitu sebelum ada putusan pengadilan seperti yang diminta Netanyahu sangat jarang terjadi di Israel; grasi biasanya hanya dipertimbangkan setelah vonis.
- Banyak pihak oposisi dan pakar hukum mengecam langkah ini sebagai upaya melemahkan penegakan hukum dan mengirim pesan bahwa tidak semua warga diperlakukan sama di hadapan hukum.
- Permohonan grasi telah diteruskan ke departemen grasi di Kementerian Kehakiman, kemudian ke penasihat hukum presiden sebagai bagian dari proses evaluasi formal. Pengambilan keputusan diperkirakan akan mempertimbangkan opini berbagai pihak.
Reaksi & Implikasi Politik
- Langkah ini memicu perdebatan politik yang tajam: sisi pendukung mengklaim grasi akan membantu memulihkan stabilitas pemerintahan di tengah krisis, sementara pihak oposisi menyatakan bahwa grasi tanpa pengakuan kesalahan adalah bentuk impunitas elite.
- Jika grasi diberikan, hal itu bisa menjadi preseden baru dalam sejarah hukum Israel yaitu pemimpin negara yang diampuni sebelum ada putusan pengadilan final. Banyak yang memperingatkan risiko terganggunya prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan melemahnya institusi demokrasi.
- Di sisi lain, para pendukung Netanyahu melihat ini sebagai jalan keluar agar pemerintah bisa fokus pada tantangan keamanan dan politik tanpa beban persidangan berlarut-larut.
Apa yang Mungkin Terjadi Berikutnya
- Permohonan grasi akan melewati proses penilaian oleh Kementerian Kehakiman dan penasihat hukum presiden dan hasil akhirnya sangat menentukan arah politik dan hukum di Israel.
- Jika pengajuan tersebut ditolak, persidangan kemungkinan akan dilanjutkan dengan potensi dampak politik besar menjelang pemilihan umum berikutnya.
- Jika diterima, situasi sosial-politik di Israel bisa berubah drastis: selain stabilisasi pemerintahan, juga muncul kekhawatiran terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan prinsip akuntabilitas.