PETA NARASI – Upaya percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatra menunjukkan hasil signifikan. Hingga Sabtu, 27 Desember 2025, Pemerintah melalui sinergi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan telah merampungkan pemasangan 10 jembatan darurat (Bailey) di tiga provinsi terdampak paling parah: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Rampungnya jembatan-jembatan ini menjadi titik balik penting bagi mobilitas warga yang sebelumnya terisolasi. Berdasarkan data dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), seluruh jembatan tersebut kini sudah fungsional dan dapat dilalui oleh kendaraan bantuan logistik maupun kendaraan pribadi masyarakat.
Distribusi Jembatan di Tiga Provinsi
Pembangunan jembatan darurat ini difokuskan pada titik-titik vital di mana infrastruktur permanen mengalami kerusakan total akibat terjangan air dan material longsor pada akhir November lalu. Berikut adalah rincian sebaran 10 jembatan Bailey yang telah rampung:
- Provinsi Aceh (4 Jembatan) Aceh menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerusakan infrastruktur yang cukup masif. Keempat jembatan yang telah selesai seluruhnya berada di Kabupaten Bireuen, yaitu:
- Jembatan Teupin Mane: Sepanjang 39 meter.
- Jembatan Teupin Redeup: Sepanjang 30 meter.
- Jembatan Jeumpa: Sepanjang 18 meter.
- Jembatan Matang Bangka: Sepanjang 15 meter.
- Provinsi Sumatra Utara (2 Jembatan) Di wilayah Sumatra Utara, pemulihan difokuskan untuk menghubungkan jalur-jalur logistik di pesisir barat dan wilayah penyangga:
- Jembatan Anggoli: Kabupaten Tapanuli Tengah (33 meter).
- Jembatan Aran Dalu: Paya Bakung, Kabupaten Deli Serdang (26 meter).
- Provinsi Sumatra Barat (4 Jembatan) Sumatra Barat yang sempat mengalami kelumpuhan di beberapa titik utama kini kembali terhubung melalui empat jembatan baru:
- Jembatan Sikabau: Kabupaten Pasaman Barat (18 meter).
- Jembatan Padang Mantuang: Kabupaten Padang Pariaman (30 meter).
- Jembatan Bawah Kubang: Kabupaten Solok (21 meter).
- Jembatan Supayang: Kabupaten Solok (36 meter).
Komitmen Presiden dan Sinergi Antar-Lembaga
Keberhasilan penyelesaian 10 jembatan ini tidak lepas dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan pemulihan dalam kurun waktu tiga bulan. Pada kunjungannya ke Padang Pariaman pertengahan Desember lalu, Presiden menegaskan bahwa konektivitas adalah kunci utama agar bantuan ekonomi dan sosial dapat masuk ke desa-desa yang terputus.
“Kita prioritaskan jembatan darurat demi keselamatan dan mobilitas warga. Jangan sampai ada daerah yang kelaparan karena bantuan logistik tertahan akibat jalan putus,” ujar pihak Kementerian PU dalam keterangan resminya.
Pengerjaan di lapangan melibatkan personel TNI dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) yang bekerja siang dan malam. Tantangan utama yang dihadapi tim di lapangan meliputi cuaca ekstrem yang masih sering melanda wilayah Sumatra serta medan yang sulit untuk mobilisasi material berat. Bahkan, beberapa unit jembatan sempat tertahan perjalanannya karena kondisi jalan menuju lokasi yang rusak berat.
Dampak Nyata bagi Masyarakat
Rampungnya Jembatan Bailey Padang Mantuang di Sumatra Barat, misalnya, langsung memberikan dampak instan bagi warga Nagari Kayu Tanam. Sebelumnya, warga harus memutar jalan hingga puluhan kilometer atau menggunakan rakit darurat yang berbahaya untuk menyeberangi sungai. Kini, kendaraan pengangkut hasil tani dan kebutuhan pokok sudah bisa melintas dengan aman.
Selain jembatan, pemerintah juga mencatat bahwa perbaikan ruas jalan nasional yang terdampak telah mencapai angka 81 persen. Dari 80 ruas jalan nasional yang sempat rusak atau tertutup longsor, sebagian besar sudah berhasil dibuka kembali, meski di beberapa titik masih diberlakukan sistem buka-tutup.
Target Selanjutnya: Menuju Januari 2026
Meski 10 jembatan telah rampung, tugas pemerintah belum usai. TNI AD dan Kementerian PU menargetkan total 50 jembatan Bailey akan terpasang di seluruh Sumatra hingga Januari 2026. Saat ini, belasan jembatan lainnya masih dalam proses perakitan dan pengiriman material dari Jakarta.
Sejalan dengan pembangunan fisik, pemerintah juga mulai beralih ke tahap transisi pemulihan. Fokus selanjutnya adalah pembersihan sisa-sisa material banjir dan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Langkah cepat pemerintah ini diharapkan dapat memulihkan psikologis dan ekonomi masyarakat Sumatra yang terguncang akibat bencana besar di penghujung tahun 2025 ini.