PETA NARASI – Upaya PT Pertamina (Persero) melakukan pembenahan tata kelola serta menerapkan langkah tegas dalam menghadapi mafia minyak dan gas (migas) dinilai membuat jaringan mafia migas “gerah.” Pengamat hukum, Agus Surono, menyampaikan hal ini pada Selasa (25/11/2025).
Menurut Agus, sebagai perusahaan energi nasional dan BUMN strategis, Pertamina harus konsisten dalam memperbaiki manajemen internal dan layanan publik, terutama dalam menghadapi indikasi mafia migas yang telah lama mencoba menguasai sektor energi.
“Dengan langkah tegas Pertamina, berbagai kebijakan akan membuat gerah mafia migas yang telah menguasai energi di Indonesia,” ujar Agus.
Penetapan Tersangka Picu Tekanan
Dorongan untuk membersihkan sektor migas semakin menguat setelah Kejaksaan Agung menetapkan buronan atas nama Riza Chalid, yang dijuluki “Sang Raja Minyak,” sebagai tersangka. Agus menyoroti bahwa mafia migas kemungkinan tidak hanya akan menyerang secara hukum, tetapi juga mengambil jalur politis dan opini untuk melemahkan citra Pertamina.
“Mereka memiliki tujuan terstruktur untuk melemahkan negara melalui serangan terhadap Pertamina sebagai representasi pemerintah di sektor energi,” kata Agus.
Ia meminta semua elemen bangsa, termasuk masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait, untuk mendukung upaya bersih-bersih ini.
Dukungan dari Pakar dan Masyarakat
Dukungan terhadap upaya Pertamina melawan mafia migas tidak hanya datang dari kalangan hukum. Direktur Eksekutif Lembaga Literasi Politik Indonesia (LPI), Ujang Komarudin, menegaskan bahwa reformasi tata kelola Pertamina sangat penting dan perlu dukungan semua pihak.
“Mafia migas akan memberikan tekanan terhadap perusahaan pelat merah tersebut dari berbagai cara,” ujarnya.
Ujang menyebut bahwa pertarungan melawan mafia migas bisa berlangsung lewat berbagai jalur reguler, administratif, hingga menggunakan fasilitas buzzer atau kampanye opini negatif. Karena itu, dukungan publik menjadi elemen krusial agar reformasi benar-benar berhasil dan mafia migas tidak bisa menggembosi kembali struktur Pertamina.
Sementara itu, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi yang pernah menjadi anggota tim anti-mafia migas juga menilai bahwa reformasi dan pembersihan di Pertamina harus total. Ia mencatat bahwa dalam kasus korupsi sebelumnya di anak usaha Pertamina, modus seperti mark-up impor minyak mentah, “blending” BBM (misalnya mencampur Pertalite menjadi Pertamax), hingga harga ilegal, sudah terbukti merugikan negara dalam skala besar.
Fahmy memperingatkan bahwa mafia migas mulai beregenerasi dengan jaringan lama yang kini menggunakan cara baru sehingga pembersihan tidak boleh setengah hati.
Upaya Perlindungan Infrastruktur Strategis
Sebagai bagian dari upaya memperkuat kontrol dan mencegah intervensi mafia migas, pihak keamanan juga ditingkatkan. Diketahui bahwa mulai Desember 2025, TNI Angkatan Darat bersama Badan Intelijen Strategis (BAIS) bakal mengambil peran menjaga kilang dan terminal minyak milik Pertamina.
Langkah ini dinilai penting agar mafia migas tidak bisa memanipulasi distribusi atau penyimpanan BBM melalui jalur fisik. Apalagi kilang dan terminal minyak menjadi aset vital bagi ketahanan energi nasional sehingga harus dijaga secara benar.
Mengapa Mafia Migas “Gerah”?
Mengapa para mafia migas disebut “gerah”? Berikut beberapa alasannya:
- Tata kelola diperketat pertamina memperbaiki proses internal, memperketat kontrol, audit, dan transparansi sehingga sulit bagi oknum untuk melakukan korupsi atau manipulasi.
- Penegakan hukum makin tajam penetapan tersangka terhadap figur besar seperti Riza Chalid menunjukkan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan.
- Pengamanan fisik diperkuat dengan kehadiran TNI dan BAIS di kilang, mafia kesulitan mengandalkan jalur fisik untuk menyelundupkan atau memanipulasi pasokan migas.
- Dukungan publik meningkat masyarakat dan berbagai lembaga sipil menguatkan barisan mendukung Pertamina, membuat ruang bagi mafia untuk beroperasi semakin sempit.
Tantangan Masih Terus Ada
Meski demikian, para pengamat mewanti-wanti bahwa perang terhadap mafia migas belum selesai. Fahmy Radhi mengingatkan bahwa harus ada pembersihan menyeluruh bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga reformasi struktural agar praktik-praktik gelap tidak muncul lagi.
Sudirman Said, mantan pejabat yang juga konsisten menyerukan pemberantasan mafia migas, dulu menyebut bahwa pembubaran Petral saja tidak cukup jika tidak diimbangi reformasi menyeluruh di Pertamina.
Belum lagi potensi serangan balik dari mafia baik lewat jalur hukum, politik, maupun opini publik. Pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing, menyebut bahwa mafia migas sebenarnya sudah mulai menggunakan buzzer untuk menjatuhkan Pertamina.