PETA NARASI – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025), dan mengeluarkan perintah tegas kepada jajaran kabinetnya untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Rapat tersebut digelar dalam suasana darurat penanganan bencana yang tengah menimpa Pulau Sumatera sejak akhir November 2025, ketika hujan ekstrem yang disertai angin kencang mengakibatkan banjir besar, tanah longsor, serta kerusakan infrastruktur yang luas. Dampaknya luar biasa, dengan ratusan korban jiwa, puluhan ribu warga mengungsi, dan ribuan rumah rusak atau hilang. Pemerintah pusat menganggap penanganan dampak bencana ini sebagai prioritas nasional.
Rapat Hambalang: Fokus Penanganan Hunian dan Akses
Dalam rapat yang dihadiri berbagai menteri Kabinet Merah Putih itu, Prabowo meminta laporan terkini mengenai progres pembangunan hunian bagi warga terdampak. Ia menekankan bahwa proses penanganan dampak bencana tidak boleh berjalan lambat dan harus memastikan masyarakat segera memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.
Prabowo juga menegaskan prioritas percepatan relokasi hunian di daerah yang telah dinyatakan aman oleh pemerintah pascabangunnya huntara-huntap. Arahan ini sekaligus menindaklanjuti instruksi sebelumnya kepada kementerian terkait untuk mempercepat lokasi relokasi dan pembangunan hunian.
Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan bahwa kementeriannya telah mengeluarkan instruksi kepada dinas perumahan di tiga provinsi terdampak untuk bekerja cepat dalam pembangunan hunian, memanfaatkan metode konstruksi cepat yang efisien, termasuk kemungkinan menggunakan panel modular RISHA serta dukungan material dari sektor swasta.
Alokasi Anggaran dan Skema Bantuan Hunian
Selain percepatan pembangunan, laporan rapat Hambalang juga mengisyaratkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung proses rehabilitasi hunian korban bencana. Setidaknya bantuan Rp60 juta per rumah rusak direncanakan akan digulirkan untuk membantu warga membangun kembali hunian mereka, baik huntara maupun huntap.
Anggota DPR RI dari Komisi V juga memberikan catatan penting bahwa pendataan korban yang benar menjadi hal mendesak untuk menentukan siapa yang berhak menerima hunian permanen dan memastikan tidak terjadi kekeliruan dalam penyaluran bantuan. Mereka mengingatkan pentingnya data yang akurat agar manfaat program hunian tepat sasaran.
Tinjauan Langsung Situasi di Sumatera
Prabowo sendiri telah meninjau langsung sejumlah lokasi bencana di Pulau Sumatera, termasuk daerah-daerah yang sempat terisolasi seperti Takengon dan Bener Meriah di Aceh. Menurut pernyataannya, kondisi di lapangan kini sudah terkendali setelah pemerintah berhasil memulihkan sebagian infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, dan distribusi logistik sejak dua hari terakhir. Namun, ia menegaskan bahwa pemulihan hunian tetap harus menjadi fokus utama tahap berikutnya.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga menyaksikan proses penyaluran bantuan dan dialog langsung dengan para pengungsi. Ia sekaligus memastikan bahwa bantuan logistik dan layanan dasar seperti makanan, kesehatan, dan suplai bahan bakar tersedia memadai dan terus dipantau pemerintah.
Penanganan Tanggap Darurat Lainnya
Selain instruksi percepatan hunian, dalam rapat Hambalang Prabowo juga memerintahkan langkah-langkah cepat untuk membuka kembali akses jalan yang terputus akibat banjir bandang dan longsor, serta percepatan pemulihan layanan listrik dan komunikasi penting di seluruh wilayah terdampak dalam hitungan hari. Ini sejalan dengan upaya memperlancar distribusi bantuan dan aktivitas pemulihan masyarakat sehari-hari.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan yang akan menjadi lokasi relokasi hunian, termasuk inventarisasi lahan agar pembangunan huntara dapat dimulai tanpa hambatan administratif.
Dukungan Publik dan Tantangan Ke Depan
Tanggapan publik terhadap langkah pemerintah umumnya positif, meskipun beberapa pihak mengingatkan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan hunian. Wakil Ketua Komisi V DPR menegaskan dukungannya terhadap upaya percepatan, namun memperingatkan agar data penerima hunian benar-benar valid dan akurat.
Pembangunan hunian tetap pascabencana memang bukan pekerjaan singkat. Pemerintah memperkirakan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi menyeluruh akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan hingga tahunan, tergantung progres di lapangan dan koordinasi lintas sektor. Namun, dengan arahan tegas dari Presiden dan dukungan anggaran serta berbagai pemangku kepentingan, harapan besar tertumpuk pada percepatan hunian bagi warga terdampak yang kini masih bertahan di pos pengungsian.