Taktik Zona Abu-Abu Tiongkok Guncang Indo-Pasifik

PETA NARASI – Jakarta, 18 November 2025 Aktivitas Tiongkok di Laut China Selatan terus mendapat sorotan keras karena metode taktisnya yang semakin agresif, namun sulit dikualifikasi sebagai aksi militer konvensional. Metode ini sering disebut sebagai taktik zona abu‑abu (grey‑zone), yaitu bentuk tekanan coercive yang berada di antara diplomasi normal dan konflik terbuka. Penggunaan strategi semacam ini oleh Beijing dinilai semakin mengganggu stabilitas Indo-Pasifik.

Apa Itu Taktik Zona Abu-abu?

Taktik zona abu-abu merujuk pada upaya koersi yang tidak secara terang-terangan menggunakan kekuatan militer besar, tetapi tetap memaksakan klaim dan dominasi di wilayah sengketa. Dalam konteks Laut China Selatan, Tiongkok menggunakan kombinasi kapal penjaga pantai, milisi maritim (nelayan bersenjata), serta kapal sipil lain untuk mengintimidasi negara-negara tetangga.

Menurut analisis The Soufan Center, rezim Komunis Tiongkok secara legal melegitimasi tindakan Coast Guard untuk menahan kapal asing yang dianggap melanggar “wilayahnya” berdasarkan klaim garis sembilan putus-putus. Selain itu, Tiongkok juga memadukan pendekatan ekonomi dengan tekanan diplomatik misalnya memberikan insentif atau ancaman sanksi perdagangan untuk memperkuat posisinya.

Contoh Taktik di Laut China Selatan

Salah satu contoh nyata dari taktik grey‑zone Tiongkok terjadi di Second Thomas Shoal, wilayah sengketa dengan Filipina. Kapal Coast Guard Tiongkok telah menggunakan water cannon dan formasi untuk menghadang kapal pasokan Filipina ke pos militer BRP Sierra Madre yang kandas di perairan tersebut.

Analisis dari CYFIRMA juga menyoroti penggunaan laser militer, akustik, serta taktik ramming oleh kapal Tiongkok. Strategi ini tergolong non-mematikan, tetapi tetap sangat menekan dan dapat menimbulkan eskalasi.

Ada pula taktik “cabbage” di mana Tiongkok mengelilingi pulau sengketa dengan lapisan kapal nelayan milisi, kapal Coast Guard, dan kapal angkatan laut, seolah “membungkus” pulau tersebut seperti lapisan kubis.

Dampak pada Stabilitas Indo‑Pasifik

Peningkatan taktik grey‑zone Tiongkok menimbulkan berbagai risiko strategis di kawasan Indo‑Pasifik:

1. Normalisasi tekanan militer non-konvensional
   Karena tidak menggunakan kekuatan militer penuh, Tiongkok dapat menerapkan tekanan berkepanjangan tanpa memicu respons militer besar dari negara lain. Ini memungkinkan Beijing memperkuat klaim teritorialnya sambil menjaga “denyut stabilitas” di permukaan.

2. Kesulitan bagi negara kecil menuntut tindakan
   Negara-negara seperti Filipina, Vietnam, atau Malaysia menghadapi dilema: jika mereka bereaksi keras terhadap taktik semacam ini, risiko konfrontasi meningkat; jika pasif, kedaulatan mereka perlahan terkikis. Lemhannas Indonesia pernah memperingatkan bahwa konflik maritim Tiongkok memperumit geopolitik kawasan.

3. Eskalasi siklik
   Menurut pengamatan pakar, Tiongkok sering menjalankan “siklus eskalasi”: menggunakan taktik agresif non-militer seperti ramming, water cannon, atau laser, kemudian sedikit menurun sebelum menguji kembali di lokasi lain. Siklus ini membuat kawasan sulit mencapai stabilitas jangka panjang.

4. Perubahan norma regional
   Taktik seperti ini dapat mengubah norma perilaku maritim di Indo‑Pasifik: negara-negara tetangga mungkin merasa terpaksa meniru strategi serupa atau memperkuat aliansi militer. Filipina, misalnya, disebut-sebut mempertimbangkan strategi zona abu-abu balasan terhadap Tiongkok.

Reaksi Negara-negara ASEAN dan Mitra Global

Negara-negara ASEAN sudah menyuarakan kekhawatiran atas taktik Tiongkok ini. Sejumlah pengamat menilai bahwa ASEAN perlu bersatu menghadapi tekanan Tiongkok demi menjaga kedaulatan maritim dan kepentingan strategis kawasan.

Sementara itu, Amerika Serikat dan sekutunya di Indo‑Pasifik menunjukkan komitmen untuk menahan ekspansi Tiongkok. Beberapa negara pun memperkuat kerja sama militer dan keamanan laut, termasuk lewat latihan bersama dan dukungan dalam operasi pengawasan maritim.

Tantangan bagi Menekan Strategi Tiongkok

Meski taktik Tiongkok menimbulkan ancaman nyata, upaya menekan strategi tersebut menghadapi sejumlah tantangan:

• Respons militer terbatas: Karena tindakan Tiongkok masih berada di bawah ambang perang konvensional, respons militer yang agresif sulit dibenarkan tanpa risiko tinggi.

• Kesepakatan hukum dan diplomasi: Menerapkan hukum laut (seperti UNCLOS) dan diplomasi multilateral bisa lambat dan rentan terhadap tekanan politik.

• Ketergantungan ekonomi: Banyak negara ASEAN memiliki hubungan ekonomi erat dengan Tiongkok, yang membuat mereka sulit mengambil sikap keras tanpa risiko ekonomi.

• Koordinasi aliansi: Meski kerja sama militer wujud dalam aliansi seperti Quad, menjaga sinergi di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda tetap menjadi tantangan.

Upaya Respon dan Mitigasi

Beberapa strategi telah diusulkan dan diterapkan oleh negara-negara yang menjadi target taktik grey‑zone Tiongkok:

• Inisiatif “transparency”: Beberapa negara memperkuat transparansi dalam menghadapi taktik abu-abu. Misalnya, negara-negara yang disasar publikasi insiden di media internasional untuk menarik perhatian komunitas global.

• Penguatan aliansi dan kerja sama maritim: Negara-negara Indo‑Pasifik semakin memperkuat latihan militer bersama, pengawasan maritim, dan interoperabilitas angkatan laut.

• Kebijakan maritim defensif: Memperkuat kehadiran Coast Guard dan angkatan laut serta membangun kapasitas di pulau-pulau yang disengketakan agar bisa menahan upaya “pengelanaan” Tiongkok.